Tahun Politik “Beruntun” di Makassar, Siapa Untung?


Oleh : Rizal Pauzi*

MakassarBicara.com– Tahun politik menjadi tahun yang dinanti banyak kalangan. Baik itu yang berfikir ideal maupun berfikir pragmatis.  Bagi kelompok ideal, mereka ingin berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi, selain itu untuk memilih pemimpin baru untuk melanjutkan pembangunan di kota Makassar. bagi yang pragmatis, tahun politik bisa melahirkan profesi baru mulai dari tim sukses, lembaga riset, buzzer maupun jejaring pelaku “money politik”.

Makassar tentu menjadi daerah yang menikmati  tahun politik secara beruntun. Mulai dari pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, selanjutnya pemilihan umum 2019 serta kembali mengikuti pemilihan kepala daerah serentak ditahun 2020. Hal ini karena pilkada 2020, Makassar tak menghasilkan pemimpin definitif, karena pasangan tunggal di kalahkan oleh kolom kosong. Sehingga tidak ada walikota dan wakil walikota terpilih, untuk memilih kekosongannya maka ditunjuklah Pj Walikota oleh Gubernur berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sebagai pusat pemerintah Sulawesi Selatan, serta pusat bisnis Indonesia Timur, Makassar menjadi rebutan berbagai kelompok elit politik. Hal ini menjadi menarik, karena menjadi daerah “rebutan” elit yang harus merasakan secara beruntun tahun politik. Bagi elit politik, apa pun pertarungannya itu sangatlah penting. Walaupun akhirnya harus membutuhkan biaya politik yang tak sedikit. Tapi bagaimana dengan rakyat, pemilik sah pesta demokrasi ini.  Apakah antusiasnya tetap akan sama ataukah akan terus meningkat?

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar pada pemilihan kepala daerah Makassar 2013, tingkat partisipasi pemilih berada di angka 59,94 persen.  Pada 2018, partisipasi pemilih turun sekitar dua poin menjadi 57,02 persen. Angka partisipasi pemili 2018 lalu sangatlah rendah, jika di konveksi kedalam angka rill yakni hanya sekitar 584.406 yang menggunakan hak pilihnya dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1,01 juta.

Data KPU ini menandakan bahwa antusias masyarakat kota Makassar pada dua kali pemilihan walikota tergolong sangat rendah. Bahkan angka tingkat pemilih ini hampir diangka setengah dari penduduk kota Makassar. jika terus menurun, hal ini membuat legitimasi walikota Makassar menurun.  Namun angka pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 lalu sedikit membawa optimisme, karena mampu menyentuh angka 67,08%.  Hal ini merupakan sebuah trend positif bagi demokrasi di kota Makassar.

Partisipasi masyarakat dalam demokrasi tentunya menjadi hal yang sangat penting. Menurut Ramlan Surbakti (1992) ada dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik. Variabel pertama, tingkat kesadaran politik yaitu kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya variabel kedua, menyangkut penilaian warga negara terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Untuk variabel pertama, masyarakat Makassar tentunya telah memiliki kesadaran yang cukup baik dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta pemilu dengan datang ke TPS. Walaupun kesadaran ini masih belum dibarengi kesadaran akan anti politik uang.  Untuk variabel kedua, tentunya menjadi catatan penting karena beberapa kebijakan pemerintah sedikit terhambat dengan tak adanya walikota definitif. Selain itu, ada beberapa pelayanan yang sempat terganggu saat PJ Walikota menjabat salah satunya soal layanan di dinas catatan sipil. Sehingga masyarakat ingin segera ada walikota definitif yang memiliki visi yang jelas untuk kemajuan kota Makassar.

Lantas siapa yang diuntungkan?

Pemilu yang beruntun dengan gaya pemilih yang cenderung pragmatis membuat biaya politik membengkak. Hal ini membuat para “cukong politik” sepertinya tak lagi  total dalam menggelontorkan anggaran yang besar. Begitu pun para “poros politik” lama yang telah melewati pertarungan panjang selama 2 tahun berturut – turut, pasti powernya akan berkurang.

Realitas seperti ini membuat banyak figur – figur baru yang bermunculan. Secara track record politik di Makassar yang minim karena pendatang baru, namun memiliki konsep dan gagasan untuk Makassar.  sehingga yang memperoleh keuntungan dengan tahun politik beruntun di Makassar yakni politisi pendatang baru.

Kedua,  Ini menjadi keuntungan rakyat Makassar yang memiliki banyak pilihan dengan munculnya pendatang baru. Tentunya punya kesempatan menyeleksi dan menentukan pemimpinnya sendiri untuk lima tahun kedepan.

Ketiga, konsultan politik dan pengusaha media dan percetakan. Kelompok ini tentu akan beruntung karena permintaan jasa dan jumlah orderan akan meningkat di tahun politik. Hal ini menjadikan ada lapangan kerja baru serta mempercepat perputaran ekonomi.

Keempat, penyelenggara pemilu akan tetap menjalankan tugasnya. Belum lagi adanya rekrutmen pegawai sampai tingkat TPS serta pengawas pemilu membuat penyelenggara tingkat kecamatan sampai TPS memiliki pekerjaan kembali.

Kelima, yakni partai politik. Yang menentukan kandidat yang bisa maju di pemilihan walikota Makassar yakni partai politik. Walaupun ada jalur independen, namun sepanjang sejarah pilkada peluang menanngnya masih lebih rendah dibanding jalur politik. Proses seleksi sampai pada tahap penentuan usungan pun cenderung alot dan kadang masih terdengar isu”mahar politik”. Yang jelas partai politik mendapatkan keuntungan di tahun politik.

Dari kesemua itu, yang sebenarnya harus mendapatkan keuntungan adalah rakyat kota Makassar. tentunya dengan catatan harus memilih pemimpin yang betul – betul memiliki kapasitas untuk membangun kota Makassar yang lebih baik lagi.