Restu Istana di Pilgub Sulsel


EDUNEWS.ID-Politik terkadang sulit diterka, teka teki siapa, apa, dan mengapa adalah hal yang lumrah adanya. Politik jarang tak menyisakan “jejak pesan”, pesan yang dimaksudkan adalah siapa merestui siapa. Restu lebih pada kepentingan tanpa harus melihat “ketokohan” dan tingkat popularitas seseorang. Fenomena ini sulit dihindari dalam konteks politik kekinian.

Demokrasi terlanjur menegasikan kehidupan politik yang lebih garang mulai dipertontonkan dimana kepentingan antar “gang” saling membuka dan merebut bahkan saling menyandera nampak dipermukaan. Masa lalu terkadang menjadi pilihan untuk menyerang tapi luput dari pandangan masa depan. Bukankah politik memuat visi dan misi sebagai wujud pandangan masa depan ?. Ini problem utama sebab dalam kontekstasi politik kadang debat dimulai dari “masa lalu seseorang” bukan tinjauan masa depan seseorang ketika tampil di publik.

Setidaknya dalam konteks politik menjelang Pilgub Sulawesi Selatan 2018 mendatang bukan lagi menyoal perkara agama, ras, suku, bahasa, klan maupun semacamnya dalam arena politik. Sedikit saya mengutip puisi Nietzsche yang berjudul “Naik” dalam buku “Syahwat Keabadian” ia katakan “kiat untuk mendaki gunung, naiklah ! jangan direnungi”. Nah, kalau ini di breakdownkedalam politik maka berfikirlah ke masa depan tanpa harus bersoal pada masa lalu, atau untuk merebut masa depan bekerjalah, tak perlu terlalu lama merenunginya, yah begitu kira-kira olah maknanya.

Oleh sebab itu, sebagian kasus politik tersandera karena kepentingan elit. Ketokohan lokal terkadang “terluka”, karena kepentingan nasional menyerobot kepentingan daerah. Semisal kondisi Pilgub sulsel 2018 mendatang bisa dipastikan pasangan NH-AQM dengan dukungan Golkar (18 kursi), dan Nasdem (7 kursi), maju di perhelatan lima tahunan itu. Namun yang menjadi perhatian kita pasangan IYL-CAKKA melalui PAN yang sebagian menganggap sebagai partai yang setia pada pasangan ini dengan melihat kilas balik 10 tahun kemenangan SYL dalam pertarungan di Pilgub. Saat ini tentu publik tersentak ketika DPP tidak memberi dukungan kepada IYL dengan alasan bahwa IYL tidak dapat menambah koalisi partai untuk mencukupi maju. Pertanyaannya adalah apakah dukungan DPP PAN ke calon yang lain juga memiliki asumsi yang sama ?, ataukah karena DPP PAN tak menghiraukan basis politik yang berkembang di daerah ?, atau memang karena kepentingan elit yang dominan.

Sokongan parpol demikian penting, begitu pula elit, namun yang tak kalah menariknya adalah ketika dukungan serta manuver politik itu muncul dari “istana”. Terlalu cepat kiranya bila politik lokal sudah beraroma pilpres. Padahal politik lokal bergerak mengikuti dinamika budaya dimana politik itu di kontekstasikan. Tidak sedikit pernyataan spekulatif muncul ketika elit tak lagi memperhatikan aspek tradisi dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan demikian setidaknya parpol harus mampu melek figur untuk menentukan arah dukungannya terhadap calon yang memiliki tingkat elektabilitas dan dukungan parpol, tak semata memasang figur dalam “etalase” demokrasi.

Karenanya, dalam elan demokrasi semua pilihan harus dihargai, tetapi tanpa harus menafikkan tradisi lokal yang disebut dengan kebudayaan.

Ujungpandang, 23 september 2017