Reformasi Birokrasi Kota Makassar: Jalan Menuju Pelayanan Prima


Oleh Taufik Hidayat*

Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Walikota Ir. Moh. Ramdhan Pomanto telah melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah diakhir tahun 2016 bersama DPRD Kota Makassar, hal tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.

Proses penataan kelembagaan perangkat daerah dilakukan dengan menganalisis beban kerja pemerintah Kota Makassar melalui variabel umum dan variabel teknis urusan pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar melakukan perombakan struktur, penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD, tata kerja serta perencanaan manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah yang menggunakan prinsip the right man on the right place untuk mengisi berbagai SKPD di Kota Makassar.

Restrukturisasi organisasi yang dilakukan oleh Moh. Ramdhan Pomanto tersebut dalam rangka upaya reformasi birokrasi lokal sebagai jalan perubahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, serta tanggap terhadap kepentingan dan urusan publik.

Oleh karena itu, setelah beroperasinya organisasi perangkat daerah yang baru tersebut, diharapkan organisasi tersebut mampu menjawab berbagai tantangan klasik dalam birokrasi pemerintah kontemporer seperti birokrasi pemerintah yang panjang dan berbelit-belit, lambatnya pelayanan dan kesulitan dalam akses pelayanan publik.

Organisasi perangkat daerah yang baru berjumlah 47 SKPD terdiri dari 26 Dinas, 6 Badan dan 15 Kecamatan. Organisasi tersebut lahir merupakan hasil analisis yang mendalam untuk melahirkan organisasi yang ramping, miskin struktur dan kaya fungsi dan menerapkan sistem e-Government serta desain organisasi yang mengitegrasikan tata kerja seluruh SKPD

Setelah satu tahun perjalanan birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar, ternyata memberikan dampak positif terhadap kinerja pelayanan publik di Kota Makassar.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mendapatkan penghargaan di bidang pelayanan perizinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mendapatkan penghargaan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pencatatan sipil.

Dalam kurun waktu satu tahun Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Walikota Moh. Ramdhan Pomanto berhasil menjadi steering bagi SKPD tersebut dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, khususnya pelayanan dalam bidang perizinan serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bentuk pelayanan berkualitas merupakan bukti konsistensi terhadap komitmen Walikota Makassar untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat (social welfare) dibidang pelayanan publik.

Dasar tersebut merupakan motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah kota untuk terus menjalankan tugas sebagai abdi negara dengan baik dan mengutamakan urusan dan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Keberhasilan yang telah diraih tersebut harus menjadi pilar pendukung agar keberlanjutan programnya dapat terus dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Inovasi pelayanan harus menjadi sistem yang permanen agar inovasi dalam pelayanan tersebut tidak dirasakan hanya sekejap saja dan tidak menjadi sebuah pencitraan yang menguntungkan sebagian pihak.

Menurut hemat saya, masyarakat Kota Makassar dan seluruh stakeholders harus mampu mengawal dan menjadi pengawas bagi keberlanjutan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.

*Alumni Magister Ilmu Administrasi Publik Unismuh Makassar.
**Peneliti di Public Policy Network.