Raih penghargaan IGA, Betulkah Makassar Inovatif?


Oleh : Rizal Pauzi*

MakassarBicara.com-Makassar kembali meneguhkan dirinya sebagai kota inovatif. Ini bukan pertama kalinya meraih penghargaan IGA, di era kepemimpinan Danny Pomanto – Syamsu Rizal juga Makassar meraih penghargaan ini ditahun 2018. Hal ini menandakan bahwa penghargaan ini merupakan bukti konsistensi pemerintah kota Makassar dalam menjaga spirit inovasi dalam mengelola pemerintahan.

Selain IGA, penghargaan inovatif lain yang pernah diraih kota Makassar beberapa tahun terakhir yakni top Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 11 dan Kepala Daerah Inovatif Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 oleh Sindo Awards. penghargaan – penghargaan ini menegaskan bahwa pemerintah kota Makassar memiliki sistem pemerintahan yang inovatif.

Penghargaan saat ini banyak diragukan banyak kalangan, hal ini karena banyak kepala daerah yang mengandalakan penghargaan sebagai pencitraan. Bahkan beberapa kasus, ada oknum kepala daerah yang lewa “membayar” demi mendapatkan penghargaan. Semakin tinggi level penghargaannya, semakin tinggi pula citra positif personal kepala daerah dimata rakyatnya. Sebaliknya, jika ada kepala daerah yang tak pernah mendapatkan penghargaan akan mendapatkan hujatan khususnya netizen di media sosial.

Lantas bagimana dengan IGA?

IGA 2019 adalah sebuah ajang kompetisi inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi lainnya yang melibatkan kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia yang dihelat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Adapun penilaian penghargaan ini dilakukan berjenjang mulai dari mengunggah inovasi ke sistem indeks inovasi daerah, menerima peninjauan lapangan oleh tim BPP Kemendagri RI hingga presentasi di hadapan tim penilai IGA 2019.

Adapun kriteria penilaian dari IGA yakni pertama, mengandung pembaharuan keseluruhan atau seabgian unsur dari inovasi. Kedua, memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat. Ketiga, tidak mengakibatkan pembebanan dan /atau pembatasan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Empat, merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dan kelima, dapat direplikasi.

Lantas inovasi apa yang dilakukan Makassar?

Di antara 109 karya inovasi yang diikutkan, ada sejumlah inovasi yang menjadi andalan Kota Makassar diantaranya, Labinov Beken (Laboratorium Berbasis Kemitraan) dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Shelter Warga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Inovasi andalan lainnya yakni Smart Auditing dari Inspektorat, Kupas Tas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Sikamaseta (Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik Data) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Inovasi yang diunggulkan ini lebih pada perbaikan pelayanan publik di kota Makassar. sebagai kota Dunia, Makassar sudah sepantasnya memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan berada di kota ini.

Betulkah Makassar sudah inovatif?

Tidak semua hal yang baru dapat dikategorikans sebagai inovasi. Apa lagi yang dibicarakan yakni inovasi pada sektor publik. salah satudefinisi inovasi sektor publik yakni menurut Bartos dalam Sangkala (2013) yaitu suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau kualitas output oleh suatu organisasi. Dari definisi ini bisa diketahui bahwa inovasi itu harus ada perubahan kebijakan, harus ada perbaikan layanan dan tentunya outpun yang jelas. Definisi ini juga sejalan dengan kriteria penilaian inovasi yang di keluarkan Kemenpan RB khususnya terkait penilaian IGA.

Program yang dicanangkan dan diikutkan lomba oleh pemerintah kota Makassar memang dapat dirasakan. Namun ternyata ada beberapa program pemerintah kota Makassar yang sejak bergantinya Walikota Makassar, Danny Pomanto ke Pj Walikota menjadi menurun. Sebut saja beberapa warga mengeluhkan pelayanan perizinan yang semakin lambat, pelayanan discapil yang masih tetap dipadati antrian bahkan sempat di offkan oleh kementrian dalam negeri, pelayanan sampah dilorong – lorong tak lagi lancar dan berbagai keluhan lainnya.

Belum lagi even tahunan Makassar yang masuk kategori Calendar of Events (CoE) Wonderful Indonesia 2019 tak lagi mendapatkan dukungan pemerintah kota Makassar. hal ini menandakan bahwa inovasi pemkot Makassar secara keseluruhan belum berkelanjutan. Karena implementasinya masih sangat bergantung kepada siapa walikotanya. Jika kriteria inovasi yang menjadi standar perserikan bangsa – bangsa (PBB) yakni best practice inovasi yang digunakan. Maka Makassar belum memenuhi syarat kedua, yakni keberlanjutan. Ini menjadi pekerjaan rumah calon walikota berikutnya.

*)Penulis adalah Direktur Public Policy Network