Problematika Sosial dan Persoalan Kanal Kota Makassar


Gambar : Kanal Dangko, Kecamatan Tamalate

Oleh : Akbar*

MAKASSARBICARA.com-Bagi warga Makassar atau paling tidak yang  memiliki aktivitas di sekitar Makassar, tidak sedikit sering menjumpai sungai buatan yang membelah lorong-lorong jalan, penulis menyebutnya sebagai Kanal. Pembangunan Kanal merupakan konsepsi tata ruang kota yang tujuan utamanya sebagai pencegah banjir, distribusi air, irigasi tanaman serta dapat menjadi icon pariwisata. Lalu bagaimana kondisi Kanal yang tersebar di Kota Makassar?

Secara geografis kanal di sepanjang Kota Makassar melalui beberapa Kelurahan yakni, Maccini Sombala, Bonto Rannu, Tamarunang, Sambung Jawa, Malangbaru, Jongaya, Banta-Bantaeng, Pabaeng-Baeng, Rappocini, Maricaya Selatan, Bararaiiya Selatan, Maricayya Baru, Barabaraya, Maradekaya Utara, Maradekaya, Barabaraiya Utara, Macini Gusung, Baranna, Tompobalalang, Malimongan Baru, Barayya, Timongan Lompoa, Bunga Ejaya, Bungaejaberu, Lembo, Kalangkuang, Layang, Totaka, Gusung, dan Patingaloang. Selain itu, Makassar juga diapit oleh sungai besar yaitu sungai jene berang dan sungai Tallo.

Di Makassar terdapat tiga aliran kanal utama yang berfungsi mengatur sistem drainase untuk pembuangan. Diantaranya Kanal Panampu, Kanal Jongaya, dan Kanal Sinrijala dengan panjang Kanal masing-masing 4 km.

Kota Dunia ?

Wali Kota Makassar era 2014-2019 lalu, gencar menggaungkan konsep atau harapan, bagaimana Makassar menjadi Kota Dunia? Salah satu kriteria Makassar kota dunia adalah pembangunan infrastruktur yang memiliki standar dunia baik dari pelayanan  publik, pemerintahan yang bersih dan pemberdayaan masyarakat. Kanal, merupakan salah aspek yang penting diperhatikan dalam mewujudkan Kota dunia, seperti misalnya jika berkaca pada pengelolaan dan fungsi kanal di kota Venecia.

Namun konsep atau gagasan tersebut belum diseriusi  oleh Pemerintah Kota Makassar jika dikaitkan dengan pengelolaan Kanal di kota Makassar. Ketidakseriusan itu tercermin dari tidak konsistennya pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah Kota Makassar juga selalu terkesan lempar tangan dengan sesama pejabat pemerintah. Misalnya saja dalam hal normalisasi atau pembersihan dan perawatan kanal-kanal yang ada di beberapa Kecamatan di Kota Makassar.

Konsep Kota Dunia bagi Wali Kota Makassar waktu itu dengan gagasan Smart City dianggap mampu menekan kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun membaca realitas sosial yang ada. Di beberapa tempat, kanal-kanal yang semestinya diharapkan menjadi nilai plus untuk lingkungan dan kebutuhan masyarakat justru menjadi kanal yang memantik masalah sosial lainnya. Masalah itu tidak sedikit disebabkan oleh mentalitas masyarakat yang cendrung menjadikan Kanal sebagai TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah . Mirisnya mentalitas masyarakat yang buruk diperparah oleh kesan acuh dan lempar tangan tanggung jawab oleh kalangan pejabat pemerintah Kota Makassar. Gagasan Makassar sebagai Kota Dunia dan Makassar sebagai Smart City, semestinya menjadikan masalah Kanal sebagai persoalan yang harus diselesaikan. Jangan sampai, di satu sisi, Makassar mampu menjadi kota Dunia, tapi di sisi lain, menyandang predikat kota dengan Kanal terkotor dunia.

Kanal, Kebutuhan Warga Makassar?

Dengan berbagai masalah tidak terurusnya kanal-kanal kota Makassar, memberikan suatu makna sosial. Makna sosial yang dimaksud penulis adalah simbol ketidakpatuhan (Disobedient) warga terhadap pemimpinnya. Hal ini dapat secara jelas kita amati dengan bagaimana masyarakat memperlakukan dan bertindak atas Kanal.

Ketidakpatuhan dalam konteks sosial merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap aktor pengambil kebijakan. Menurut Niven dalam wacana pada eksperimen yang dilakukan oleh Milgram ada empat faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan yakni, pemahaman masyarakat tentang instruksi, kualitas interaksi, dukungan sosial dan keluarga, dan keyakinan sikap serta kepribadian.

Lebih khusus pada faktor kualitas interaksi, ketidakpatuhan masyarakat terhadap imbauan Pemerintah Kota Makassar pada kebersihan Kanal merupakan petanda bahwa pemerintah memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan masyarakatnya. Bagi penulis, hubungan emosional antara pengambil kebijakan dengan warga amat penting dihadirkan agar imbauan atau kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya sebatas teks semata. Hemat penulis hal ketidakpatuhan warga terhadap pemerintah sekaligus menjadi indikasi bahwa pembangunan Kanal bukan menjadi kebutuhan masyarakat.

Membandingkan Kanal Kota Venesia dan Kanal Kota Makassar

Salah satu rujukan daerah pemanfaatan Kanal terbaik di dunia adalah Kota Venesia, Italia. Konsep Kanal di Venesia menghubungkan antara Kanal sebagai mitigasi bencana banjir dan aspek ekonomi periwisata. Kanal ini menjadi salah satu koridor lalu lintas utama di Venesia. Layanan transformasi publik di Venesia menggunakan bus air dan dapat juga menggunakan perahu yang biasa diperuntukkan bagi wisatawan, di Venesia perahu ini disebut dengan Gondola.

Di Venesia juga banyak bangunan yang ditengahi oleh lorong-lorong dan jembatan sebagai fasilitas penyebrangan. Hampir seluruh aktivitas transformasi dilakukan di atas perahu yang berlabu di sepanjang Kanal. Olehnya itu Kanal menjadi sumber utama penghasilan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah Kota Venesia.

Kondisi Kota Venesia bisa dibilang hampir mirip dengan Kota Makassar. Di Kota Makassar juga terdapat puluhan Kanal yang menghubungkan beberapa kelurahan dan ruas-ruas jalan. Di Makassar juga ramai dengan lorong-lorongnya lengkap dengan aktivitas paguyuban masyarakatnya. Jika Kanal dan lorong-lorong menjadi persamaan antara Kota Venesia dan Kota Makassar, maka yang menjadi pembeda adalah tingkat kepedulian kita terhadap Kanal.

Kanal yang Diimpikan

Kanal di Makassar tak ubahnya sebagai ruang publik yang dibuat lalu dikotori dengan sengaja. Padahal jika pemerintah mampu mengambil tindakan yang tepat dengan melakukan sosialisasi dan program yang pada intinya mengajak masyarakat berpartsipasi dalam normalisasi dan perawatan Kanal, bukan tidak mungkin Kanal dapat disulap menjadi ‘Ikon Wisata Baru yang menjanjikan nilai ekonomi tambahan. Sehingga bukan tidak mungkin, Kanal dapat menjadi ruang publik yang bernilai edukasi dan memberdayakan. Selain itu, Kanal juga dapat menjadi alternatif solusi konkrit dalam menekan angka kemacetan jika difungsikan sebagai jalur transformasi publik yang ekonomis dan ramah lingkungan.

Penulis yakin, Wali Kota Makassar yang baru saja dilantik, yang juga Wali Kota periode 2014-2019 dengan konsep smartcity mampu menjawab masalah ini, apalagi  dengan gelar arsitek yang disandangnya. Untuk mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia tidak cukup dengan imbauan dan membangun beton-beton besi, tetapi upaya pendampingan mental, edukasi dan menjalin hubungan emosial menjadi bagian fungsional yang amat penting untuk diterapkan dengan kadar konsistensi yang kuat.

Pada akhirnya penulis menutup tulisan ini dengan dua harapan, semoga  “Makassar 2 X + lebih baik” tetap berlanjut? Dan  Kanal-kanal yang dibangun tidak sekadar  monumental semata dengan  minim manfaat? Menarik untuk dinanti.  Selamat bekerja pak Danny!

 

Penulis adalah Kader HMI MPO UNM, Jurusan Sosiologi