Pilwalkot Makassar, Perempuan Bisa Apa?


Ilustrasi Perempuan dan Poltik

Oleh : Siti Rahma*

MakassarBicara.com-Keterlibatan perempuan selalu menjadi tolak kemajuan. Baik itu keterlibatan pada bidang profesi tertentu, maupun dalam pentas politik. Bahkan para aktivis gender terus menyuarakannya, ujungnya berbuah hasil. Ditahun 2008, dengan adanya UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Begitu pun di tingkat penyelenggara,  walaupun belum tertulis namun pertimbangan adanya keterwakilan gender juga sangat kuat dalam penentuan komisioner KPU maupun bawaslu .

Nasib baik perempuan terus berlanjut, pasca menjadi wakil presiden dan selanjutnya menjadi presiden. Perempuan pun semakin berani tampil di level eksekutif. Di surabaya ada Walikota fenomenal, Tri Risma, di level provinsi Jawa Timur juga gubernurnya dijabat perempuan yakni Khofifah Indar Parawangsa. Di level menteri ada Sri Mulyani, sebelumnya ada Susi Pujiastuti yang juga dikenal fenomenal.  Perempuan – perempuan ini dikenal memiliki terobosan dan prestasi di daerah dan institusi yang di pimpinnya.

Untuk level  Sulawesi Selatan, kiprah perempuan di pentas politik tidak diragukan. Pemilu 2019 lalu menempatkan Andi Ina kartika Sari sebagai ketua DPRD Sulsel. Untuk level kepala daerah, sepak terjang bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani tak diragukan. Berbagai terobosan telah dilakukannya, bahkan untuk pilkada tahun ini sepertinya sudah lumayan sulit menemukan penantang yang sepadan. Pilkada 2018 lalu pun menghasilkan walil Bupati Sinjai dari kalangan perempuan yakni Andi Kartini Ottong, sejauh ini sepak terjangnya semakin cemerlang.

Bagaimana dengan Makassar?

Sepertinya panggung politik Makassar  pasca reformasi ini tak seperti belum memberikan keberuntungan kepada perempuan. Padahal kita ketahui seperti pada laman wikipedia Makassar pernah di pimpin walikota perempuan. Adapun walikota perempuan tersebut yakni Salawati Daud menjabat  pada 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950. Setelah itu tidak ada lagi yang dari kalangan perempuan.

Semenjak pemilihan langsung bergulir, beberapa nama kandidat yang mencoba naik gelanggang untuk bertarung. Sebut saja Apiaty Kamaluddin atau Apiaty Amin Syam dan Muhyina Muin maju sebagai calon walikota Makassar periode 2014 – 2019.  Dimana Apiaty Amin Syam yang berpasangan dengan Zulkifli Gani Ottoh menempun jalur partai politik. Sedangkan Muhyina Muin menggandeng Saiful Saleh dengan menempuh jalur independen. Namun keduanya harus mengakui keunggulan pasangan Danny  Pomanto Syamsu Rizal.

Pada pilwalkot 2018 lalu, ada dua perempuan yang kembali bertarung. Yakni indira Mulyasari yang mendampingi petahan Danny Pomanto dan Andi Rachmatika Dewi yang mendampingi Munafri Arifuddin. Namun pilwalkot tak berjalan mulus, pasangan Danny Pomanto – Indira mulyasari di diskualifikasi ditengah jalan. Namun celakanya, pasangan Munafri Arifuddin – Andi Rahmatika Dewi harus menelan kekalahan oleh kolom kosong.  Pilwalkot ini tak melahirkan pemimpin baru, padahal jika salah satunya yang menang sudah pasti ada perempuan yang menjadi pemimpin di kota Makassar walaupun di posisi wakil walikota.

Pada Pilwalkot 2020, sejumlah figur yang disebut-sebut berpotensi; Andi Rachmatika Dewi, Aliyah Mustika Ilham, Indira Chunda Thita Syahrul Yasin Limpo, Sri Rahmi, dan Deniary Alwi Hamu.  Belakang muncul Julia Putri Noor dan Andi Maryam.    Bahkan beberapa nama yang pernah muncul dipentas pilwakot cenderung redup, sebut saja Muhyina Muin yang tidak lolos sebagai caleg DPRD Sulsel dapil Makassar A, begitupun Indira Mulyasari yang tidak lolos pada pileg 2019 lalu didapil Makassar B. Ini tentunya menjadi catatan bagi kalangan perempuan yang akan bertarung di pilwakot Makassar nantinya. Untuk Pilwalkot kali ini, perempuan tentunya harus memilih dan memenangkan kandidat yang pro terhadap nasib perempuan.

Mengapa figur perempuan minim?

Perempuan memang memiliki banyak tantangan tersendiri jika ikut berpartisipasi aktif di pentas politik. Kendala ini meliputi budaya, kemandirian serta restu dari keluarga. Hal ini karena dari beberapa kasus, beberapa perempuan yang aktif di politik justru mengalami perceraian.

Menurut Siti Musdah Mulia (2010), rendahnya partisipasi politik perempuan juga dilatari oleh adanya pemahaman dikotomistik tentang ruang publik dan ruang domestik. Bagi sebagian besar perempuan, terutama di level akar rumput di mana mayoritas perempuan hidup, politik kerap dipersepsikan sebagai ruang publik yang tabu bagi perempuan. Politik juga kerap diidentikkan dengan kemandirian, kebebasan berpendapat dan agresivitas yang umumnya lekat dengan citra maskulin.

Tantangan ini harusnya tak lagi menjadi kendala di Makasssar. Di mana cenderung masyarakat makassar adalah pemilih cerdas.  Sehingga hal seharusnya tak lagi menjadi kendala. Walaupun ironisnya, walau tergolong pemilih cerdas namun pengaruh money politik masih sangat tinggi. seperti hasil temuan Parameter Publik Indonesia yang melakukan pengambilan data tanggal 1 – 6 februari 2020 menemukan bahwa 23% sangat terpengaruh, 21% cukup berpengaruh, 14%kurang berpengaruh, 40%tidak terpengaruh sama sekali dan 2% tidak tahu. Hal ini menandakan masih lebih dari 50% yang terpengaruh money politik. Adapun kencenderungan dari pemilih pragmatis ini masih tidak simpati pada isu seperti gender. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang perlu ada solusi kongkrit.

Lantas perempuan bisa apa?

Perempuan memiliki daya tarik tersendiri di pentas politik. Berkaca di pemilihan presiden 2019 lalu, magnet “ emak – emak” sangat kuat dalam mempengaruhi pemilih. Sehingga hal ini menjadi potensi yang kuat jika di kelola dan dikembangkan dengan baik. Simpul – simpul pemenangan perempuan terbukti militan jika dikelola dengan baik. Olehnya itu, potensi jejaring pemenangan ini perlu untuk dirawat dan dilatih, serta diberikan pemahaman kuat tentang pentingnya perjuangan gender serta keterwakilan perempuan di pentas politik.  Simpul – simpul ini harus bekerja untuk kandidat yang komitmen untuk perjuangan gender dan pro terhadap perempuan di pilwakot 2020 ini.

Selain itu, yang bisa dilakukan perempuan adalah dengan mempersiakan generasi kepemimpinan perempuan. Dimana perlu adanya organsiasi atau komunitas yang khusus untuk meningkatkan skill kepemimpinan dan skill politik perempuan. Sejauh ini telah ada beberapa sekolah politik perempuan, namun butuh terobosan supaya perempuan  bisa lebih antusias dan berbondong – bondung untuk mengikutinya.

Terakhir, pendidikan politik pertama dan paling bepengaruh tentunya di keluarga. Sehingga perempuan wajib untuk memberikan pendidikan politik sejak dini di keluarga. Setidaknya dalam hal menolak money politik dan kesadaran akan pentingnya terlibat aktif di politik. Untuk pilwalkot kali ini, perempuan harus tampil mengedukasi masyarakan khususnya lingkungan keluaga akan bahaya money politik. Karena jika itu terus dibiarkan, maka ruang bagi perempuan semakin sempit. Olehnya karena itu, Perubahan itu tergantung kita semua, tapi perempuanlah yang potensial menggerakkannya.

Penulis adalah perempuan milenial Makassar