Pilwalkot 2020 ; Netralitas ASN dan ‘Prof Andalan’ Effect


Sumber foto: radar/jawapos

Oleh : Ahmad Sangkala*

MakassarBicara.com-Gelanggang politik selalu menyajikan hal menarik. Hal yang dilarang pun, kadang menjadi “tradisi” yang selalu dilakukan setiap momentum politik khususnya pemilihan kepala daerah (pilkada).  Selain money politic, tradisi buruk tiap pilkada yang selalu dilakukan adalah mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan kandidat petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana. Tentu ini bukan hal yang sulit, karena seorang kepala daerah punya kewenangan untuk mengangkat jabatan, memutasi dan bahkan menonjobkan ASN. Walaupun ada regulasi yang mengatur baik UU ASN maupun UU Pemilu namun tetap saja ada celah untuk melakukan hal tersebut.

Netralitas ASN sendiri merupakan azas yang terdapat di
dalam Undang-undang No. 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Azas ini termasuk
kedalam 13 azas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen SDM. Netralitas
ASN telah diatur dalam PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik PNS dan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Pada Pilkada tahun 2017 dan
Pemilu Serentak 2018, Kementerian PANRB juga telah mengeluarkan Surat Edaran
mengenai pelaksanaan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di
Indonesia tersebut.

Menurut Kepala Bidang Pembinaan Integritas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kumala Sari (2019), Pengukuran netralitas pada ASN dibagi menjadi empat indikator. Indikator tersebut adalah netralitas dalam karier ASN, netralitas dalam hubungan partai politik, netralitas pada kegiatan kampanye, dan netralitas dalam pelayanan publik.

Dari keempat indikator tersebut, pelanggaran netralitas sering terjadi pada indikator ketiga, yaitu netralitas pada kegiatan kampanye. Dalam indikator tersebut terdapat beberapa poin yang merinci mengenai kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh ASN dalam menjaga netralitasnya.

Pertama, penggunaan media sosial tidak mendukung
aktivitas kampanye. Kedua, tidak ikut dalam kegiatan kampanye. Ketiga, tidak membagi-bagi
uang dan souvenir kepada pemilih, dan keempat, tidak melibatkan pejabat negara
dan daerah dalam kegiatan kampanye. Selanjutnya, tidak menggunakan fasilitas
negara atau pemerintah dalam kegiatan kampanye. Keenam, tidak melakukan
mobilisasi ASN lain dalam ajakan memilih paslon dan terakhir, tidak memberikan
janji program pembangunan kepada masyarakat.

Aturan dan pedoman terkait netralitas ASN sudah jelas,
namun tetap saja ada oknum yang kemudian dianggap kurang netral dalam pesta
demokrasi. Sebut saja pemberitaan radarmakassar.com (2/2/2020) dimana Bawaslu
Kota Makassar segera menindaklanjuti dugaan Mobilisasi massa melalui pesan
Whatshap (WA) salah satu group yang diduga merupakan nomor kontak Camat
Mamajang, Fadly Wellang. Dalam isi percakapan tersebut, nomor WA yang tertulis
nama Fawel meminta untuk mengingatkan RT/RW untuk kehadirannya kegiatan di CCC.
Hal ini tentu harus menjadi perhatian penyelenggara pilwalkot Makassar, karena
jika terus dibiarkan maka akan terus meningkat oknum ASN yang terlibat di
pilwakot. Apa lagi pada pemilu 2019 lalu, terdapat 15 camat yang dijatuhi
sangsi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena terbukti terlibat
politik praktis.

Lantas
siapa yang berpotensi memobilisasi ASN di pilwalkot Makassar?

Makassar menjadi menarik tanpa petahana pasca kemenangan
kolom kosong. Kehadiran PJ Walikota Makassar tentunya mengisi kekosongan
pemerintahan. Namun untuk kewenangan sangat terbatas, belum lagi untuk status
PJ Walikota bisa diganti oleh Gubernur dengan catatan mendapatkan izin Mendagri.
Sehingga ada dua yang berpotensi besar untuk memobilisasi ASN yakni Pj Walikota
dan Gubernur Sulawesi Selatan. Dari beberapa momentum dan perbincangan warung
kopi, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah memiliki kepentingan politik di
Makassar, dimana iparnya, Taufiq Fahruddin menyatakan siap maju sebagai calon
walikota Makassar. disisi lain, PJ Walikota Makassar pada beberapa kesempatan
pernah tampil bersama dengan Munafri Arifuddin.

Bagaimana
pengaruh Prof Andalan di Makassar?

Pengaruh Gubernur Sulsel juga tentu diperhitungkan di
kota Makassar. hal ini karena perebutan Makassar sebagai ibu kota Provinsi menjadi
hal yang penting baginya, selain untuk memenangkan iparnya, tentunya menjaga
basis untuk kemenangan pilgub mendatang juga sangat ditentukan oleh tingkat
kemenangan di Makassar.

Namun, berdasarkan hasil survei celebes research center
(CRC) November 2019 menunjukkan pengaruh dukungan Nurdin Abdullah terhadap
salah satu calon walikota yakni 6,3%, tidak akan memilih calon yang didukung
4,0%, belum tentu/ tergantung calon yang di usung yakni 67,4% dan tidak
menjawab diangka 22,3%. Jika dari analisis survei ini, pengaruh Nurdin Abdullah
di Makassar hanya 6, 3% dan resisten sebanyak 4,0%. Sehingga total yang fanatik
hanya diangka 2,3%. Hal ini tentunya butuh strategi yang jitu jika ingin
memenangkan kandidat usungannya.

Kemana ASN dimobilisasi?

Jika pertanyaannya demikian harusnya, jawabannya ASN di
Makassar harus netral. Memilih dengan hati nuraninya. Jikapun ada yang
memobilisasi, yang berpeluang memobilisasinya pun harus butuh kerja keras.
Bukan hanya memaksa ASN memilih kandidat tertentu, bukan hanya mendesak
keluarga ASN memilih kandidatnya, tetapi harus menggunakan struktur kekuasaan
untuk mengintervensi masyarakat dengan berbagai program dan kebijakannya. Sebab
kandidat yang berpotensi didukung memiliki elektabilitas yang masih terbatas.
Tapi tentu ini menjadi bagian dari kejahatan demokrasi. Jika itu terjadi, ini
menandakan Makassar Mundur lagi.