Pak Prof, Jangan Buat Warga Makassar Bingung (Lagi)


Oleh : Ahmad Sangkala

MakassarBicara.com-Detik- detik terakhir peralihan PJ walikota dari Iqbal Suaib ke Prof Yusran Yusuf sepertinya dipenuhi banyak insiden. Di era Iqbal Suaib, penerapan PSBB ini dipenuhi banyak kendala dan sedikit drama. Kendalanya mulai dari data penerima bantuan sosial yang amburadul, sampai kepala Dinas Sosial sendiri minta dicarikan pengganti. Begitu pun penyalurannya yang tak merata. Belum lagi penindakan pelanggaran yang terkesan setengah hati. Seperti pemkot “kalah” dari banyak toko besar yang ngotot untuk buka. Sebut saja pencaputan izin toko Alaska, beberapa hari kemudian terbit kembali.

Yang menjadi dramatis, ketika kepala satpol PP Makassar dan anggotanya harus viral karena menutup paksa toko Agung. Walaupun sedikit diwarnai insiden “kekerasan”, karena beberapa oknum preman berusaha menggagalkan upaya penutupan paksa tersebut.  Setelah di bully netizen, bukannya upaya satpol menegakkan Perwali diapresiasi atasan, malah yang ada gubernur Sulsel meminta jangan menutup toko yang ada di Makassar, akhirnya PJ Walikota kembali memberi izin untuk beroperasi.

Setelah insiden toko Agung, Mendagri berdasarkan pengusulan Gubernur Sulsel menerbitkan SK prof Yusran Yusuf sebagai penjabat walikota Makassar. Maka dengan cepat, Gubenur Sulsel melakukan pelantikan di kantor Balaikota Makassar. sayangnya PJ Walikota yang baru saja dilantik mendapat kritik keras dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) karena melakukan konferensi pers secara langsung disaat pandemi covid-19. Padahal sudah ada protokoler khusus masa pandemi Covid-19 dalam hal konferensi pers. Tentu dengan birokrasi yang  berkelas se-level tingkat kota, ini adalah blunder besar. Sebagai penerus estafet kepemimpinan ibu kota Provinsi Sulsel, harusnya hal ini tidak boleh terjadi.

Blunder ini patut untuk dipertanyakan, sebab saat itu Makassar sedang menerapkan PSBB. Dimana dalam penerapannya masih terus menuai masalah, belum lagi curva warga  positif covid masih terus meningkat. Walaupun kasus terus meningkat, tapi “relaksasi” ala Presiden Jokowi pun diberlakukan di Makassar.  selain memang karena penanganan covid-19 terpusat, juga karena kondisi perekonomian Makassar sudah mulai down.

Bukan hanya soal  insiden toko agung dan kritik keras AJI, judul berita media fajar.co.id tertanggal 19 Mei 2020 dengan judul Kemarin Komentar Bisa Salat di Masjid, Hari Ini Komentar Salat Ied di Rumah Saja” menegaskan bahwa PJ Walikota Makassar semakin membingungkan. Dimana dalam berita ini memuat pernyataan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Prof Yusran Yusuf meralat pernyataan dirinya soal salat Idulfitri yang sempat dikutip beberapa media di Makassar, sehari sebelumnya Senin 18 Mei 2020 menyebut bisa salat Ied di Masjid. Ia menekankan agar pelaksanaan salat idul fitri dilakukan secara berjamaah di rumah masing-masing. Ini menandakan bahwa ada inkonsistensi pernyataan dari PJ Walikota Makassar terkait dengan pelaksanaan idul Fitri. Padahal dampak pernyataan ini berimplikasi besar bagi masyarakat di level bawah. Apa lagi idul fitri ini adalah hari besar ummat Islam yang merupakan mayoritas di kota Makassar.

Insiden, blunder maupun inkonsistensi adalah cerminan birokrasi yang tidak menerapkan prinsip good govenance.

Walaupun kadang tak bisa dihindarkan, namun jika kepala daerah tersebut memiliki kapasasitas kepemimpinan yang baik, maka hal demikian bisa diminimalisir atau bahkan dihindari. Walau patut dimaklumi karena baru menjabat, setidaknya ini menjadi cerminan ada yang perlu dibenahi sepeninggal Iqbal Suaib. Bagi warga Makassar, yang terpenting kepentingan mereka dapat dilayani dengan baik.

Semoga ini adalah langkah membingungkan terakhir yang dilakukan PJ Walikota yang baru. Rakyat tak ingin terus memaklumi Prof Yusran Yusuf yang mungkin fokusnya terbagi karena terlalu cepat meninggalkan jabatannya sebagai kepala Baligbanda Sulsel. Ataukah mungkin jabatan lainnya sebagai ketua TGUPP dan dosen aktif fakultas Hukum Unhas perlu ditanggalkan.

Ramadan telah meninggalkan kita, seiring dengan berakhirnya PSBB dikota Makassar karena tidak lagi diperpanjang. Masyarakat kembali menyerbu pusat perbelanjaan yang telah dibuka kembali. Tentunya ini bisa menjadi “bom waktu” yang bisa meledak kapan saja jika tak ditangani dengan baik.

Seperti kata PJ walikota, bisa lebaran sebaiknya dirumah tapi tak dilarang di Masjid. Maka mari kita menjaga diri masing – masing dari covid-19. Semoga dengan PJ Walikota yang baru, ada kepastian jaminan keselamatan rakyat. Bukan keselamatan bisnis para oligarki. Jangan biarkan Makassar mundur lagi.