“Ombak Politik” Danny pomanto


Danny Pomanto

Oleh : Ahmad Sangkala*

MakassarBicara.com-Semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Begitulah bunyi pribahasa yang biasa kita dengar sejak bangku sekolah dasar. Pribahasa ini mengajarkan kepada kita, bahwa semakin tinggi pencapaian yang kita peroleh, semakin tinggi pula ujiannya.

Pribahasa ini sepertinya tepat untuk menggambarkan realitas politik yang dialami oleh Danny Pomanto. Sempat menjabat satu periode jadi Walikota, maju periode kedua dengan ektabilitas tinggi, berpaket dengan Indira Mulyasari, namun akhirnya didiskualifikasi di tengah jalan. Menurut perbincangan warung kopi, diskualifikasi ini dilakukan karena penantang sudah semakin sulit mengejar elektabilitasnya. Namun Tuhan berkehendak lain, kandidat penantang yang berhadapan dengan kolom kosong harus menerima pil pahit kekalahan. Ini sebuah sejarah baru di  Indonesia.

Pasca itu, kembali akan digelar pemilihan kepala daerah/Pilwalkot dengan jeda setahun. Kota Makassar, dengan dijabat Penjabat Walikota, hampir semua loyalis Danny Pomanto dimutasi dengan izin gubernur. Tentu ini harusnya menggerus elektabilitas Danny Pomanto di Pemilihan 2020 mendatang.

Sejak dimulainya tahapan Pilkada serentak 2020, tetap saja Danny Pomanto unggul di semua lembaga survei. Bahkan keunggulannya masih diangka diatas 50%. Hal ini mendorong beberapa partai untuk mengusungnya. Bahkan penundaan pilkada akibat Pandemi covid-19, elektabilitasnya pun masih memimpin dibanding kandidat lainnya. Tentu ini membuat kandidat lainnya semakin gentar, ada beberapa figur baru yang telah buang handuk. Namun bukan politik namanya jika tak punya dinamika.

Ditengah gelombang besar dukungan Danny Pomanto saat menggelar sidang rakyat, dirinya mendapatkan surat tugas dari partai Nasdem. Dengan demikian, Danny memilih menempuh jalur partai politik. Dengan modal 7 kursi, tentu Danny Pomanto membutuhkan tambahan minimal 3 kursi untuk  bisa mendapatkan tiket bertarung pada Pilwalkot 2020.

Disinilah badai mulai datang, keputusan Danny Pomanto untuk menyerahkan penentuan wakilnya ke koalisi partai politik. Keputusan ini ternyata tak berjalan mulus. Beberapa nama figur yang mencuat menjadi pendampingnya harus terbentur oleh kehendak partai. Sebab semua partai yang ingin mengusung Danny Pomanto mensyaratkan kadernya sebagai calon wakil walikota. sebut saja PDIP mendorong 3 nama yakni Onasis, Yagkin Padjalangi, dan Fadli Ananda. Dari partai Golkar mendorong nama Zunnun Nurdin Halid. Belakangan Nasdem mendorong Irman Yasin Limpo dan Fatmawati Rusdi Masse. Polemik ini terus bergelinding, apa lagi setelah Golkar memberikan surat tugas kepada Danny Pomanto. Sehingga jika koalisi Nasdem –Golkar terwujud maka sudah lengkap sebagai tiket maju di pilwalkot Makassar, berpasanganan dengan Zunnun Nurdin Halid.

Dinamika tarik menarik posisi wakil ini membuat Danny Pomanto mengalami ketidakpastian. Bisa saja tidak mendapatkan kendaraan jika kepentingan parpol pengusung tidak mendapatkan titik temu. Ditengah gencarnya wacana Danny  Pomanto – Zunnun NH, Nasdem dengan tegas menolak pasangan ini. bahkan Nasdem mendorong kadernya sendiri. Polemik ini semakin rumit dengan berlabuhnya PDIP ke pasangan Syamsu Rizal – Fadli Ananda. Dengan demikian, perdebatan wakil ini tersisa Golkar dan Nasdem. Karena rekomendasi Golkar tak kunjung turun, maka muncullah pasangan Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi Masse. Walaupun keduanya kader Nasdem, namun banyak kalangan optimis pasangan ini bisa mendapatkan dukungan dari partai politik lain.

Ditengah gencarnya publikasi pasangan ini, beredar surat kesepakatan antara partai golkar dan PPP untuk mengusung Danny Pomanto berpasangan dengan Zunnun Nurdin Halid. Dalam surat tertanggal 18 Februari, Danny Pomanto bertanda tangan di atas materai 6000. Surat ini menjadi dasar ketua Partai Golkar Makassar mencap Danny Pomanto tidak komitmen. Bahkan di medsos, beberapa akun buzzer menyebut Danny Pomanto penghianat.

Namun dalam klarifikasinya Danny Pomanto menyebut bahwa surat kesepakatan yang ditandatanganinya bersama Partai Golkar, merupakan kesepakatan untuk dirinya mendapat surat rekomendasi usungan. “Jadi surat itu, jelas. Pada point-point-nya. Dan ternyata belum ada sampai bulan Juni ini”. Bahkan sempat bereda surat tugas PPP untuk Munafri Arifuddin di bulan April. Tentu ini menandakan bahwa apa yang menjadi pembelaan Danny Pomanto adalah benar.

Popularitas dan elektabilitas Danny Pomanto yang masih memimpin tentu menjadi magnet setiap partai untuk memasangkan dengan kadernya. Olehnya itu, persaingan pada perebutan wakil menjadi hal yang menarik. Walaupun akhirnya, per hari Rabu  (1/7/2020) dengan keluarnya rekomendasi Partai Gerindra menyusul rekomendasi Partai Nasdem sebelumnya, maka Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi resmi mengantongi tiket bertarung di pilwakot Makassar dengan modal 11 kursi dari 10 kursi yang menjadi syarat minimal.

Dengan cukupnya rekomendasi ini, gelombang kali ini sudah bisa dilalui. Namun tentu ini bukan gelombang terakhir. Pentas politik ini seperti ibarat ombak lautan, kadang datang berirama teratur namun kadang juga membesar. Tentunya Danny Pomanto bukan orang baru di politik, tentu punya kemampuan untuk berselancar di lautan yang dipenuhi ombak yang tak berirama. Memang pelaut ulung tidak lahir dari ombak yang tenang. Jangan biarkan Makassar mundur lagi.