Oh, Petahana!!!

Oh Petahana, Pilwalkot Makassar

Oleh TB Piet Asrar*

Sebelumnya, kita lebih karib dengan terma berbahasa Inggris, ‘incumbent’ untuk merujuk kepada orang yang sementara memangku jabatan di lembaga negara atau pemerintahan, dibanding ‘petahana’. Nanti di tahun 2009, Salomo Simanungkalit, seorang Kolumnis Harian Kompas, memperkenalkan terma ‘petahana’ ini untuk menjadi padanan kata ‘incumbent’ atau yang sering pula dipaksa menjadi sok-Indonesia dengan ‘inkamben’.  Semula, ‘petahana’ disebut sebagai turunan dari kata ‘tahana’. Makna ‘tahana’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kala itu masih merujuk pada KBBI edisi IV, adalah ‘kedudukan’, ‘martabat’, ‘kebesaran’, ‘kemuliaan’. Turunan kata ‘tahana’ dalam kamus tersebut hanyalah ‘bertahana’, yang bermakna ‘bersemayam’ atau ‘duduk’.

‘Petahana’ kini telah menjadi lema, kata, “terma” tersendiri di dalam KBBI edis V yang diterbitkan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, biasa disebut Badan Bahasa, pada tahun 2016. Jadi, ‘petahana’ bukan lagi turunan dari petahana, melainkan kata dasar. Makna ‘petahana’ dalam kamus itu, ‘pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat).’ Media cetak, elektronik, dan daring pun mulai ramai menggunakan kata bahasa Indonesia ini. Masyarakat pun mulai menerima kata ini. Sebelumnya, ada polemik atas atau oleh atau karena penggunaan kata ini.

Polemik penggunaan kata ‘petahana’ terjadi ketika terbit Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU/VI/2015 yang berisi penjelasan beberapa aturan di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Surat edaran tersebut menjabarkan definisi ‘petahana’ menurut KPU. Definisi tersebut didebat oleh para legislator yang saat itu menggelar rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan KPU pada Jumat, 26 Juni 2015. Saat itu, sebagaimana diberitakan laman Kompas.com, Anggota Fraksi Gerindra, Azikin Zolthan, menantang KPU untuk membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia dan melihat definisi petahana. Menurut Azikin, tidak ada makna petahana yang dijabarkan secara kaku untuk mendefinisikan maknanya, seperti yang dijelaskan oleh KPU. Maklum saja, kata ‘petahana’ baru masuk dalam KBBI pada tahun 2016.

Petahana Vs Penantang

Tidak hanya dari segi bahasa, petahana menarik untuk dibincang. Bahkan, perbincangan perihal petahana sebenarnya jauh lebih menarik jika ditarik ke dalam ranah asalinya, yaitu politik. Terlebih, saat ini sedang musimnya. Sebagaimana buah, rasanya akan jauh lebih nikmat ketika di santap pada musimnya. Di musim “pil” (pemilihan) ini, terhitung cukup banyak petahana yang kembali mengajukan diri untuk dipilih lagi. Ini membuat konstalasi kontestasi menjadi semakin menarik.

Salah satu hal yang menarik dari sini adalah petahana biasanya jauh lebih memahami kondisi dibanding penantang. Petahana menguasai dan berbicara data, penantang hanya sekadar tahunya.  Apalagi, kalau petahana tersebut tergolong petahana yang bekerja, aktif membangun daerah dan masyaraktanya. Sementara, penantang merupakan sosok yang datang tiba-tiba. Bisa dipastikan, kontestasi akan sangat menarik.

Hal yang tidak kalah menarik dari pertarungan petahana dan penantang adalah melihat penantang setengah mati berupaya untuk membusukkan citra petahana. Begitulah, petahana setengah mati membangun, sementara penantang setengah mati menjatuhkan.

Segala macam isu miring dibuat penantang untuk menjatuhkan petahana. Ini harus dimaklumi, penantang belum punya karya yang belum bisa disodorkan kepada khalayak. Sementara itu, petahana sudah punya karya, sudah berkarsa. Karya itulah yang dicari celahnya, karya itulah yang dicela.

Bercermin dari kondisi tersebut diatas nampaknya dialami oleh Petahana dalam Pilwalkot Makassar. Begitu banyak rintangan yang mesti dihadapi yang tentu menguras banyak energi dan “emosi”. Hal ini masih sangat kental aroma penjegalan meski sudah ada penetapan calon secara resmi dari KPU Kota Makassar. Beberapa hari lalu pasangan Danny – Indira dilaporkan ke Bawaslu atas dasar pelanggaran yang sesungguhnya sangat tidak berdasar. Tapi itulah fakta yang sesungguhnya terjadi dan mesti dilalui sang “Petahana”. Kondisi tersebut tentu mempengaruhi jalannya proses demokrasi di Kota berjuluk Kota Angin Mammiri ini.

Akan tetapi, menurut saya, sebenarnya, pertarungan petahana dan penantang adalah pertarungan yang tidak adil.  Semua argumen di atas sebenarnya sudah menjadi alasan pendukung.

Selain itu, kontestasi petahana dan pertarungan tidak seimbang karena petahana sudah bekerja, sementara penantang baru sekadar cerita. Sungguh ini tidak adil. Misalnya meninjau kesalahan. Terang saja, yang sudah bekerja pernah bikin salah sementara yang belum kerja, hanya cerita nihil salahnya. Atau kalau meninjau dari sisi lain, jelas saja petahana unggul bicara program kerja nyata, sementara penantang hanya menerka-nerka.

Begitulah, kira-kira. Tapi, eh pendapat ini hanya berlaku bagi petahana yang aktif bekerja dan berkarya untuk masyarakatnya, sementara penantang hanya orang yang datang tiba-tiba, merasa hebat padahal andalkan kuasa orang di belakangnya!