Menyoal Transparansi Sidang E-KTP


Oleh: Najamuddin Arfah

 

Let the people Know the facts, and the country Will safe
(Abraham Lincoln -Presiden Amerika Serikat ke -16)

Makassarbicara.com-Ibnu Hamad, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, mengatakan bahwa pemerintahan terbuka merupakan platform pemerintahan mutakhir dan paling modern dibanding dengan yang ada selama ini yang terdiri dari pemerintahan yang kuat (strong goverment) atau pemerintahan yang membangun (development goverment) yang dianut dunia pada era sebelum 1900-an dan pemerintahan yang baik (good governance) yang diterapkan pada era-1990-an.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan terbuka. Ini diawali kala Indonesia terlibat dalam Open Goverment Partnership (OGP) pada 2011. Meski jauh sebelum itu, komitmen pemerintah Indonesia untuk menganut sistem pemerintahan terbuka telah diatur dalam UU Keterbukan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang turunannya kini melahirkan lembaga Komisi Informasi (KI).

Menurut Wikipedia, yang dimaksud pemerintahan terbuka adalah suatu doktrin pemerintahan yang menyatakan bahwa kegiatan pemerintah dan pengelolaan negara harus terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik.

Akhir-akhir ini, publik dikagetkan dengan informasi yang diungkap KPK terkait dengan mega skandal korupsi KTP elektronik (e-KTP). Meski KPK menetapkan tersangka pertama untuk kasus e-KTP pada April 2014 KPK lalu. Namun KPK baru mengumumkan total kerugian negara dalam kasus ini pada 2016 yakni senilai Rp 2,3 triliun.

Awalnya publik berharap, pengadilan atas skandal mega korupsi ini dilakukan secara terbuka. Paling tidak publik ingin mengetahui secara rinci, jelas dan transparan selama sidang berlangsung. Namun, sidang perdana yang diselenggarakan PN Tipikor pada Kamis 9 Maret lalu dilangsungkan secara tertutup (untuk siaran langsung bagi media elektronik). Wajar jika kemudian timbul kecurigaan terhadap komitmen dalam keterbukaan informasi pada kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut.

Dalam perspektif UU KI sebagaimana diatur pasal 17 bahwa pengecualian informasi dapat dilakukan, manakala informasi tersebut jika dibuka, dapat menghambat proses penegakan hukum. Hal mana jika informasi yang dibuka itu dapat, Pertama: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Kedua, mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. Ketiga, mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. Keempat, membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan /atau 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Berdasarkan asas pengecualian informasi pada pasal tersebut, belum atau tidak ditemukan relevansi pengecualian informasi pada persidangan kasus korupsi KTP elektronik tersebut. Lagi pula, karena pihak pengadilan juga sudah menyatakan bahwa pengadilan terbuka untuk umum dan publik bisa menyaksikannya dengan datang langsung di pengadilan, maka sejatinya juga justru bisa dapat diakses oleh media untuk disiarkan secara langsung bagi kepentingan publik pemirsa atau pendengar siaran media elektronik. Siaran langsung media tersebut, sesungguhnya justru bisa membantu pihak pengadilan dari aspek dokumentasi dan efektivitas serta efisiensi akses publik untuk menyaksikan secara langsung acara sidang. Sebagaimana telah diketahui bahwa sejumlah kasus korupsi telah mendistorsi kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pelayanan publik, serta gagalnya perwujudan good goverment and good governance.

Dalam UU KIP pasal 1 jelas disebutkan bahwa salah satu informasi publik yang berhak diketahui oleh masyarakat luas adalah berkaitan dengan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN. Seperti diketahui, sumber pendanaan e-KTP menghabiskan APBN sekira 5,6 Triliun. Maka untuk itu publik berhak untuk tahu atas nasib anggaran negara yang telah di salah gunakan itu.

Oleh karena itu, menurut penulis, sesuai harapan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat, tidak ada alasan bagi PN Tipikor untuk tidak membuka dan menyelenggarakan sidang kasus e-KTP ini untuk disiarkan secara langsung. Apalagi, mengacu pada beberapa kasus persidangan sebelumnya, yang justru bersifat private (yang seharusnya bisa dikecualikan untuk tidak siarkan) seperti kasus jessica misalnya, tetapi justru dapat disiarkan secara live sehingga menarik perhatian, pengawasan, dan pembelajaran publik.

Karena itu demi transparansi atas kasus tersebut, mestinya selama persidangan berlangsung dapat disiarkan secara langsung untuk memenuhi rasa keadilan, hak ingin tahu masyarakat yang dijamin oleh UU KIP. Hal ini karena korupsi e-KTP merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan oleh pejabat negara yang mengakibatkan rakyat menjadi korban yang dibiayai uang rakyat (APBN).

Memang majelis hakim tidak melanggar asas persidangan terbuka umum karena dilakukan terbuka dan dapat dihadiri siapa pun di ruang sidang saat sidang berlangsung, dan tentunya pendapat tersebut benar. Tetapi seharusnya asas terbuka untuk umum tidak sekadar dihadiri siapa pun di ruang sidang, karena tidak semua orang dapat hadir di pengadilan.

Demi memenuhi asas terbuka untuk umum yaitu membolehkan secara live. Tidak ada alasan majelis hakim melarang siaran langsung karena siaran langsung adalah metode baru sidang terbuka untuk umum. Bukan hanya kehadiran pengunjung di ruang sidang, tetapi hak masyarakat atas keterbukaan informasi. Apalagi masyarakat sangat berkepentingan dengan nilai korupsi yang merugikan rakyat tersebut. (*)

 

  • Tulisan ini telah dipublikasikan di Rubrik Opini Tribun Timur edisi cetak Senin, 27 Maret 2017