Makassar Smart City dan Parasit Berupa Kemacetan


Kondisi Macet di jalan Pettarani Makassar (Foto : fajar.co.id)

Oleh  : Abdussalam Syahih

MAKASSARBICARA.com-Letak geografis yang strategis, infrastruktur
yang memadai serta pertumbuhan ekonomi yang cemerlang, menjadikan Makassar memiliki magnet tersendiri bagi kebanyakan orang. Predikat
tersebut cukup menarik banyak orang bermigrasi untuk masuk ke Kota Makassar.
Tujuannya pun beragam, mulai dari konsekuensi pekerjaan, melanjutkan
pendidikan, sampai sekadar “gambling” mempertaruhkan nasib pada kejamnya
metropolitan.

Keberadaan masyarakat urban tentu memiliki andil membentuk
wajah perkotaan. Mobilitas yang tinggi sebagai karakter masyarakat urban jelas
menuntut sarana dan armada transportasi umum yang memadai. Jika tidak demikian,
kemacetan dan semrawutnya lalu lintas akan menjadi sisi negatif dari
perkembangan kota.

Hal tersebut nampak telah menghantui rutinitas warga
makassar tiap harinya. Bagaimana tidak, berada di jalanan Makassar ibarat
pengalaman buruk yang terpaksa harus dinikmati. Jam berangkat sekolah atau saat
pulang kantor adalah puncak kemacetan yang menjebak banyak orang agar ikhlas menghabiskan
waktu berjam-jam di jalanan.

Rumitnya mengurai kemacetan juga diperberat dengan tingginya
kepemilikan dan penggunan kendaraan pribadi. Sementara pertumbuhan jalan hanya
mentok diangka nol koma. Fakta tersebut tinggal menunggu waktu memuntahkan
segudang persoalan yang akan berdampak negatif pada sektor ekonomi dan sektor
strategis lainnya.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan Pemerintah Kota
Makassar dalam rangka merespon persoalan tersebut. Terdapat dua kebijakan populer
pemerintah daerah untuk menyediakan mode transportasi umum
yang layak. Diantaranya adalah pengadaan Bus
Rapid Tansit
(BRT) maminasata dan
pete-pete smart.

Pada kenyataannya, kebijakan tersebut belum menjadi jalan keluar yang dipilih warga Makassar. Sejumlah faktor ditenggarai menjadi sebab kebijakan ini “loyo sebelum dipupuk.” Armada yang tak seberapa, tak pastinya waktu operasional dan jumlah koridor yang terbatas hanyalah beberapa alasan tak menariknya terobosan ini. Sebagai bukti, silahkan perhatikan tampang menyedihkan dari kondisi halte BRT saat ini. Tentu yang penulis maksud bukanlah aspek fisik semata, melainkan juga fungsi dari halte tersebut.

Jika mau memperhatikan sebentar, hampir setiap saat kondisi halte lengang dari calon penumpang. Halte baru berubah ramai pada waktu-waktu tertentu, saat hujan misalnya. Banyak orang rela berhimpitan tetapi bukan untuk menunggu BRT, melainkan sekadar menunggu hujan segera reda.

Kenyataan itu mengharuskan pemkot untuk melakukan evaluasi
sekaligus mencari cara agar istilah “move people not car” bisa
diimplementasikan. Melihat kelemahan sebelumnya, pemkot harus berani mengambil
tindakan tak populer tetapi bersifat revolusioner. Pemkot harusnya
mengistimewakan moda transportasi umum dengan menyediakan jalur khusus dan
terbebas dari kendaraan lainnya, layaknya Transjakarta.

Pilihan tersebut tentu harus dibarengi dengan peningkatan
armada, waktu operasional, aspek kenyamanan dan keamanan serta harga yang relatif
terjangkau awam. Jumlah koridor juga harus dilakukan penambahan dengan
memperhatikan integrasi antar moda transportasi baik darat, air maupun udara.
Keterhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi niscaya juga akan
diperlukan kedepan. Kebijakan tersebut tentu akan memakan anggaran yang tidak
sedikit. Tetapi itu adalah harga yang pantas untuk menyelamatkan Makassar dari
kemacetan.

Kenyataannya, penyediaan transportasi umum hanyalah salah
satu persoalan makassar. Persoalan lain seperti pemerintahan, partisipasi
publik dan lingkungan juga tak kalah rumit menuntut segera diselesaikan. Kondisi
demikian seperti menyadarkan kita, warga dan tentunya pemkot bahwa cita-cita
“makassar smart city” terlampau sangat ambisius jika memperhatikan kondisi
sekarang.

Pada akhirnya, membangun kota pintar dengan kesadaran warga yang berbudi tidak cukup dengan jargon kosong semata dan tidak semurah membuat propaganda politik demi momentum lima tahunan.