Makassar Smart City dan Parasit Berupa Kemacetan


Kondisi Macet di jalan Pettarani Makassar (Foto : fajar.co.id)

Oleh  : Abdussalam Syahih

MAKASSARBICARA.com-Letak geografis yang strategis, infrastruktur yang memadai serta pertumbuhan ekonomi yang cemerlang, menjadikan Makassar memiliki magnet tersendiri bagi kebanyakan orang. Predikat tersebut cukup menarik banyak orang bermigrasi untuk masuk ke Kota Makassar. Tujuannya pun beragam, mulai dari konsekuensi pekerjaan, melanjutkan pendidikan, sampai sekadar “gambling” mempertaruhkan nasib pada kejamnya metropolitan.

Keberadaan masyarakat urban tentu memiliki andil membentuk wajah perkotaan. Mobilitas yang tinggi sebagai karakter masyarakat urban jelas menuntut sarana dan armada transportasi umum yang memadai. Jika tidak demikian, kemacetan dan semrawutnya lalu lintas akan menjadi sisi negatif dari perkembangan kota.

Hal tersebut nampak telah menghantui rutinitas warga makassar tiap harinya. Bagaimana tidak, berada di jalanan Makassar ibarat pengalaman buruk yang terpaksa harus dinikmati. Jam berangkat sekolah atau saat pulang kantor adalah puncak kemacetan yang menjebak banyak orang agar ikhlas menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan.

Rumitnya mengurai kemacetan juga diperberat dengan tingginya kepemilikan dan penggunan kendaraan pribadi. Sementara pertumbuhan jalan hanya mentok diangka nol koma. Fakta tersebut tinggal menunggu waktu memuntahkan segudang persoalan yang akan berdampak negatif pada sektor ekonomi dan sektor strategis lainnya.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka merespon persoalan tersebut. Terdapat dua kebijakan populer pemerintah daerah untuk menyediakan mode transportasi umum yang layak. Diantaranya adalah pengadaan Bus Rapid Tansit (BRT) maminasata dan pete-pete smart.

Pada kenyataannya, kebijakan tersebut belum menjadi jalan keluar yang dipilih warga Makassar. Sejumlah faktor ditenggarai menjadi sebab kebijakan ini “loyo sebelum dipupuk.” Armada yang tak seberapa, tak pastinya waktu operasional dan jumlah koridor yang terbatas hanyalah beberapa alasan tak menariknya terobosan ini. Sebagai bukti, silahkan perhatikan tampang menyedihkan dari kondisi halte BRT saat ini. Tentu yang penulis maksud bukanlah aspek fisik semata, melainkan juga fungsi dari halte tersebut.

Jika mau memperhatikan sebentar, hampir setiap saat kondisi halte lengang dari calon penumpang. Halte baru berubah ramai pada waktu-waktu tertentu, saat hujan misalnya. Banyak orang rela berhimpitan tetapi bukan untuk menunggu BRT, melainkan sekadar menunggu hujan segera reda.

Kenyataan itu mengharuskan pemkot untuk melakukan evaluasi sekaligus mencari cara agar istilah “move people not car” bisa diimplementasikan. Melihat kelemahan sebelumnya, pemkot harus berani mengambil tindakan tak populer tetapi bersifat revolusioner. Pemkot harusnya mengistimewakan moda transportasi umum dengan menyediakan jalur khusus dan terbebas dari kendaraan lainnya, layaknya Transjakarta.

Pilihan tersebut tentu harus dibarengi dengan peningkatan armada, waktu operasional, aspek kenyamanan dan keamanan serta harga yang relatif terjangkau awam. Jumlah koridor juga harus dilakukan penambahan dengan memperhatikan integrasi antar moda transportasi baik darat, air maupun udara. Keterhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi niscaya juga akan diperlukan kedepan. Kebijakan tersebut tentu akan memakan anggaran yang tidak sedikit. Tetapi itu adalah harga yang pantas untuk menyelamatkan Makassar dari kemacetan.

Kenyataannya, penyediaan transportasi umum hanyalah salah satu persoalan makassar. Persoalan lain seperti pemerintahan, partisipasi publik dan lingkungan juga tak kalah rumit menuntut segera diselesaikan. Kondisi demikian seperti menyadarkan kita, warga dan tentunya pemkot bahwa cita-cita “makassar smart city” terlampau sangat ambisius jika memperhatikan kondisi sekarang.

Pada akhirnya, membangun kota pintar dengan kesadaran warga yang berbudi tidak cukup dengan jargon kosong semata dan tidak semurah membuat propaganda politik demi momentum lima tahunan.