Kuliner Nusantara , Inovasi vs Pencitraan


Oleh : Rizal Pauzi*

MABIC-Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat perekonomian Indonesia Timur. Dengan posisi strategis perkembangan kota Makassar semakin pesat, begitu pun permasalahan yang semakin kompleks. Selain persoalan kota besar pada umumnya seperti kemacetan, banjir, tindakan kriminal, Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah terkait persoalan prostitusi. Hampir semua kota besar apa lagi berkelas dunia memiliki kawasan lokalisasi prostitusi. Walaupun tidak mendapatkan legitimasi dari pemerintah setempat, tapi tempat hiburan malam dan prostitusi tetap saja eksis.

Prostitusi di kategorikan sebagai bisnis “haram” dan menjadi penyakit sosial ditengah tengah masyarakat. Ditinjau dari berbagai sudut pandang apapun baik itu agama, norma sosial maupun hukum sekalipun memandang prostitusi sebagai stigma negatif. Hal ini membuatnya tidak memiliki ruang ditengah – tengah masyarakat yang berperadaban dan religius. Apa lagi makassar di kenal masih sangat menjunjung tinggi budaya siri napacce.

Kawasan prostitusi pada umumnya bukan hanya sekedar tempat yang menyediakan pekerja seks komersial (PSK), juga sangat identik dengan penyebaran narkoba, minuman keras dan penularan penyakit HIV/Aids. Inilah yang menjadi musuh bersama bagi setiap masyarakat dan pemerintah selaku pengayom dan pelindung rakyatnya.

Di kota Makassar, Jalan Nusantara dikenal sebagai kawasan hiburan malam yang identik dengan prostitusi. Bahkan banyak yang mengganggap sebagai lokalisasi prostitusi yang ada di kota Makassar ini. walaupun banyak yang mengecam keberadaannya, namun tetap saja pengunjung tempat tersebut masih ramai. Bagaimana tidak, berbagai tempat hiburan seperti Bar, diskotik, karokean tersedia di sepanjang jalan Nusantara tersebut.

Hal yang menarik muncul ketika Walikota Makassar menjanjikan akan menyulap jalan nusantara menjadi kawasan kuliner. Tentu ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, karena ini bagian dari kebijakan inovatif. Selain menghilangkan stigma kawasan prostitutusi, juga bisa memberi solusi bagi pengusaha yang ada di sepanjang jalan nusantara tersebut.

Sebagai kepala daerah, walikota Makassar tentu memiliki kewenangan untuk melakukan inovasi terkait kawasan jalan nusantara tersebut. apa lagi setelah regulasi baru yang mengharukan kepala daerah untuk lebih inovatif.

Secara konseptual, Inovasi adalah strategi yang harus ditempuh pemerintah untuk melakukan perubahan. Hal ini karena permasalahan semakin kompleks serta tuntutan persaingan yang semakin ketat. Dalam perkembangannya birokrasi di Indonesia masih sangat tertutup akan inovasi.. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Jika kewenangan telah di miliki walikota, dukungan dari banyak elemen masyarakat, serta kesediaan para pengusaha yang di tegaskan oleh Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) beberapa waktu lalu di beberapa media untuk mengikuti perubahan kawasan tersebut menjadi kawasan kuliner. Tentu tak ada ada lagi alasan untuk menunda apa lagi tidak segera melakukan proses perubahan tersebut. Kecuali janji ini hanya untuk pencitraan ataukah sengaja di ulur untuk kepentingan tertentu.

Beberapa catatan penulis terkait proses perubahan menjadi kawasan kuliner. Pertama, sejauh ini pemerintah kota Makassar belum pernah melakukan publikasi terkait konsep detail kawasan kuliner jalan nusantara tersebut. hal ini menyebabkan publik bingung terkait model tersebut, jangan sampai perubahannya hanya sekedar nama ataukah sekedar tampakan depan gedung usaha tersebut. kedua, perlu ketegasan terkait izin dari tempat hiburan malam (THM), karena beberapa izin usaha telah habis. Harusnya pemerintah kota segera memproses perubahan izin usaha yang di perbolehkan sesuai dengan konsep kawasan kuliner yang di canangkan walikota Makassar. ketiga, perlu kiranya melibatkan semua elemen berbagai elemen masyarakat untuk menyukseskan perubahan kawasan tersebut. karena bagaimana pun bergai kelompok kepentingan yang ada di jalan nusantara telah beraktivitas sekian lama di tempat tersebut.

Setiap kebijakan itu harus mencakup hal yang subtansial. Olehnya itu, penulis menyarankan agar perubahan menjadi kawasan kuliner ini bukan hanya perubahan fisik semata. Tetapi juga pada perubahan subtansial. Seperti dalam hal kuliner, bukan hanya sekedar kehendak pengusaha tapi harus di intervensi untuk menyediakan makanan khas lokal daerah. Selain itu, perlu ruang publik berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai sehingga semua masyarakat bisa mengakses kawasan kuliner dengan nyaman. Selain itu, butuh revitalisasi citra kawasan nusantara dengan menyediakan perpustakaan khusus buku dan referensi terkait kuliner lokal maupun nusantara. Sehingga kedepan, masyarakat jika ingin mencari referensi kuliner cukup ke jalan nusantara.

*) Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Universitas Hasanuddin dan peneliti Public Policy Network (Polinet)