KKN dan Gagal Paham Soal Pengabdian Masyarakat


Oleh M. Yunarsi Ridho*

Kritik adalah bagian dari rasa kepedulian serta tanggungjawab, selama itu dimaksudkan untuk berbenah. Tulisan ini dialamatkan untuk melakukan koreksi, mudah-mudahan ditanggapi secara konstruktif. Ini kali kedua saya menulis soal KKN, sebelumnya di media yang sama penulis juga menyorot soal KKN, waktu itu lebih mengulas soal KKN berbayar, kali ini penulis ingin berfokus pada orientasi pelaksanaannya. Sebetulnya tulisan ini hadir karena didorong oleh pengalaman buruk yang penulis temukan sewaktu pulang kampung saat lebaran kemarin ketika berkunjung ke beberapa sekolah dan kampung. Alangkah tidak enaknya mendengar penuturan warga, siswa dan guru-guru di sana soal kebutuhan mereka dan kehadiran mahasiswa KKN. Dsepulang dari sanalah penulis kemudian bermenung dan coba evaluasi, apa betul pelaksaan KKN selama ini sudah berorientasi pada pengabdian masyarakat sebagaimana namanya, Kuliah Kerja Nyata atau jangan-jangan tidak, malah sekadar formalitas semata dan lebih tepat disebut Keliling-Keliling Nyantai.

Baik, mari kita mulai dari pertanyaan sederhana, apa pengertian dan esensi KKN ? bisa beragam pengertian dan argumentasinya, penulis coba mengajukan pengertian, pembaca barangkali juga memiliki pengertian sendiri. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam pengertian sederhananya adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan wujud aplikatif dari tri dharma perguruan tinggi; pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut masuk dalam mata kuliah wajib semua program sarjana di setiap perguruan tinggi, termasuk Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah tersebut mengharuskan mahasiswa untuk turun langsung ke masyarakat mengaplikasikan pengetahuannya, belajar bersama masyarakat, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kira-kira begitulah pengertian dan maksud pelaksanaan KKN. Poin pentingnya ada pada kata “pengabdian masyarakat”, kata tersebut menegaskan bahwa KKN adalah mata kuliah atau aktivitas akademik yang diorientasikan pada peran sosial dari perguruan tinggi.

Sependek pengalaman penulis, fokus kegiatannya biasanya tidak jauh-jauh dari bidang pendidikan, kesehatan, penyuluhan, kebudayaan, keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, kesenian, kewirausahaan dll. yang dikemas dalam bentuk program kerja masing-masing kelompok atau posko. Jenis-jenis KKNnya juga bermacam-macam, ada yang reguler, kebangsaan, internasional, PPM, KKN-PPL, kerjasama dengan kementerian atau dinas tertentu dan barangkali masih banyak lagi jenis-jenis lainnya. Hanya saja, dalam pelaksanaannya seringkali disorientasi, boleh dibilang sekadar pengguguran tanggungjawab atau seremonial semata.

Dalam catatan penulis setidak-tidaknya ada beberapa poin persoalan. Pertama, dalam pelaksanaan KKN Terpadu atau KKN-PPL. Boleh dibilang KKN-PPL adalah program andalan bagi kampus-kampus LPTK (Eks IKIP) termasuk UNM, sebab tentu merekalah yang diprioritaskan dan dihapkan untuk mengisi program pengabdian masyarakat di sektor pendidikan, karena basicnya memang di bidang keguruan. Tetapi tidak berarti seluruh aktivitas program di fokuskan pada sekolah saja, dengan proses belajar mengajar an sich. Sebab, pengertian pendidikan tidak sesempit sekolah semata. Apalagi melihat jenis KKNnya yang adalah integrasi antara KKN dan PPL II, berarti pengabdian masyarakat ditambah proses pembelajaran di sekolah. Barangkali proses PPL-IInya terpenuhi, tetapi pengabdian masyarakatnya bagi penulis tidak terpenuhi. Beberapa kawan bilang bahwa proses pembelajaran itu juga adalah bentuk pengabdian masyarakat, ya itu bisa jadi itu betul, tetapi menurut hemat penulis itu lebih tepat disebut PPL-II di daerah, bukan KKN terpadu. Mestinya tetap ada program ekstra sekolah yang memang diorientasikan pada pengabdian masyarakat. Sebab, itulah yang menjadi pembeda KKN terpadu dengan KKN jenis lainnya.

Kedua, kalaupun harus sepenuhnya dilaksanakan di sekolah mestinya dalam penempatan lebih berbasis kebutuhan dengan memperhatikan kondisi daerah dan kondisi sekolah, mana yang lebih membutuhkan kehadiran mahasiswa di sana. Dalam beberapa pelaksanaan (untuk tidak menyebut semuanya), seringkali justru dominan penempatannya pada sekolah-sekolah elit, favorit atau sejenisnya. Sekolah-sekolah pinggiran, yang masih serba berkekurangan dalam banyak hal, terutama SDM malah jarang sekali mendapatkan penempatan mahasiswa KKN. Sehingga tujuan dari pelaksanaan KKN boleh dibilang jauh dari kata maksimal. Barangkali disebabkan oleh kurang baiknya tata kelola di pihak penanggungjawab KKN sehingga tidak mengenal dengan baik lokasi penempatan, kemudian koordinasi dengan pihak pemda dan sekolah yang lemah, juga karena seringkali mahasiswa sendiri yang menghindari sekolah pinggiran, menghalalkan segala cara untuk ditempatkan di sekolah-sekolah elit, favorit, berada kota dll. Kalau demikian faktanya, lalu di mana esensi pengabdian masyarakat ? bahkan kabarnya seringkali mahasiswa ogah-ogahan ketika tiba di lokasi KKN, jarang berada di lokasi KKN karena lebih sering balik ke kampus, membangun jarak dengan masyarakat, membuat program yang tidak berbasis kebutuhan masyarakat, tidak memperhatikan tata krama serta adat istiadat yang berkembang di daerah dll., yang parahnya itu didominasi oleh para fungsionaris lembaga di kampusnya.

Ketiga, menyangkut KKN international. Kira-kira apa maksud dan tujuan pelaksanaannya ? dengan menghabiskan biaya operasional, yang tentu tidak sedikit. Pengabdian masyarakat, study tour atau jangan-jangan sekadar jalan-jalan dan kunjungan ke luar negeri. Kalaupun betul di sana melaksanakan pengabdian masyarakat, apa iya itu dibutuhkan, kalau dibutuhkan seberapa mendesak ? Seolah-olah di dalam negeri tidak ada lagi daerah atau sekolah yang membutuhkan kehadiran mahasiswa. Belum lagi proses seleksinya yang seringkali menggunakan cara-cara nepotisme, mirip-miriplah dengan KKN kebangsaan, yang bau nepotisme tercium sangat menyengat.

Barangkali itulah sekelumit catatan penulis, lebih tepat disebut cuitan atau menyambung curhatan masyarakat di daerah dan sekolah-sekolah pinggiran. Tidak bermaksud untuk apa-apa, sekadar mengajak untuk sejenak berefleksi, adakah yang keliru dari pelaksanaan KKN? Kalau betul ada, maukah kita berbesar hati untuk mengakui itu sebagai kesalahan dan berkomitmen merubahnya. Tentu terutama bagi pihak penyelenggara, mitra pelaksana (pemda, sekolah dll.) dan mahasiswa sendiri sebagai peserta dalam proses KKN. Karena bila terus dibiarkan kampus benar-benar menjelma menara gading, wibawa kampus tercoreng dan tridharma perguruan tinggi hanya menjadi slogan semata, tidak fungsional.[]

**Penulis adalah alumni  ehh masih mahasiswa di UNM. Masih sibuk mengumpulkan niat untuk sarjana dan menunggu cuaca di jurusan segera membaik.