Jangan Biarkan Makassar Mundur karena ‘Begal Parpol’ dan ‘Kriminalisasi’


Oleh : Rizal Pauzi*

Pemilihan kepala daerah atau lebih familiar dengan istilah pilkada adalah pesta demokrasi rakyat. Maka sepatutnya yang berperan aktif adalah rakyat. Rakyat yang menjadi calon kepala daerah, rakyat yang menjadi bagian penyelenggara, dan rakyat menjadi penentu siapa yang layak memimpin daerahnya.

Perjuangan reformasi 1998 adalah perjuangan kebebasan dan demokrasi. Rakyat jenuh dengan sistem otoriter orde baru. Selain itu, spirit pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah menjadi jalan perjuangan panjang. Barulah pada tahun 2004 kedaulatan daerah disahkan melalui UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperbaharui melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disinilah mulai lahir pengembangan otonomi dan semakin ramainya pemilihan kepala daerah secara langsung. Setelah itu lahir berbagai aturan termasuk dengan lahirnya UU No.10 tahun 2016 Tentang pemilihan kepala daerah.

Akibatnya, tiap daerah bersaing untuk memajukan daerahnya. begitu pun rakyat dari berbagai kalangan berbondong bondong untuk menjadi kepala daerah. Baik itu dari kalangan politisi, pengusaha, birokrat, tokoh masyarakat sampai akemisi siap bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Tentu menjadi positif dalam kemajuan demokrasi bangsa ini.

Persoalan pemilihan kepala daerah semakin hari semakin kompleks. Diawal pemilihan kepala daerah, persoalan yang paling ramai adalah money politic. Hal ini menjadikan kepala daerah yang ingin memenangkan pertarungan harus menyiapkan anggaran yang besar. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai cerdas dalam memilih pemimpin. Mereka tak lagi sepenuhnya memilih karena uang. Tapi tetap melihat figur kandidat yang bertarung.

Mencuatnya politik identitas seperti yang terjadi di pilkada DKI Jakarta memupuskan langkah para pemilik modal untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

Merebut kekuasaan dilakukan tentu tak hanya memilik satu cara. Dalam pilkada serentak kali ini berbagai cara dilakukan untuk memenangkan pertarungan. Jika dalam kalkulasi politik tak mampu lagi mengalahkan kandidat yang akan maju, maka berbagai cara akan ditempuh.

’Begal parpol’ menjadi langkah pertama yang digunakan untuk menggagalkan kandidat untuk maju di pilkada. Sebut saja Ichsan Yasin Limpo, mantan bupati Gowa dua periode dan adik kandung Gubernur Sulsel ini harus menempuh jalur independen. penyebabnya karena hampir semua partai yang mau mengusung diganggu oleh kelompok tertentu. Kelompok inilah yang lebih familiar disebut ‘pembegal parpol’.

Parahnya lagi, Walikota Makassar, Danny Pomanto yang merupakan petahana dengan survei yang sangat tinggi  harus menempuh jalur independen.  Ini tak lepas dari peran para pelaku ‘begal parpol’. Tentu ini tak lepas dari ‘kekuatan besar’ yang berada di belakang lawan politiknya.

Walaupun Danny pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari (DIAmi) mampu lolos dalam persyaratan maju melalui jalur independen. Ini tentu tidak lepas dari antusias masyarakat dalam menyumbangkan Kartu tanda penduduk (KTP).

Pasangan lainnya, Syamsu Rizal dan Iqbal Jalil (DIAji) juga masih kewalahan mendapatkan dukungan partai politik. Saat ini pasangan ini masih mengantongi surat tugas dari partai keadilan sejahtera (PKS). Jika tak kunjung mendapatkan parpol pengusung, maka otomatis pasangan DIAji tidak dapat mendaftar sebagai calon walikota dan wakil walikota di KPU.

Berbeda dengan pasangan lainnya, Munafri Arifuddin dan Rahmatika Dewi berhasil ‘memborong’ partai untuk mengusungnya di pilwalkot. wacana head to head antara Petahana dengan pasangan ini pun menguat.

Lolosnya pasangan DIAmi dalam jalur independen belum membebaskannya dari berbagai gangguan. Beberapa hari terakhir ini pengurusan SKCK sempat tertahan karena tiba tiba di periksa oleh Polda Sulsel terkait dua kasus korupsi.

Kasus ini oleh berbagai kalangan dianggap sangat dipaksakan dan tidak sesuai himbauan Kapolri terkait calon kepala daerah yang tidak boleh diperiksa terkait dugaan kasus korupsi. Ini cenderung mengarah pada dugaan adanya kriminalisasi.

Walaupun akhirnya dinyatakan tidak terlibat, tapi ini sangat mengganggu dan merusak citra kandidat. Kita ingin Makassar tidak mundur lagi dengan gaya demokrasi primitif.

 

Rizal Pauzi, Mahasiswa Pascasarjana Unhas