Efektifkah Razia kost?


Oleh : Rizal Pauzi*

MABIC-Geliat Makassar menuju kota dunia tentu akan menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Tentu bukan hanya permasalahan klasik seperti kemiskinan, banjir, dan sejenisnya. Tetapi masalah baru pun bermunculan, sebut saja begal, kemacetan, sampai pada polemik transportasi online. kompleksitas permasalah ini adalah efek dari sebuah kemajuan kota itu sendiri. kemajuan kota tentu harus ditunjang oleh pemerintahan yang profesional. Tentu kita di Indonesia sangat familiar dengan.good governance. Prinsip – prinsip ini memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan di setiap daerah. Tentunya akan menghasilkan kebijakan yang berkwalitas sesuai dengan permasalahan yang ada.

Jika ini berjalan dengan baik, tentu masyarakat akan menikmati tinggal di kota Makassar. Namun hal ini berbeda, bulan Ramadhan ini 2017 yang harusnya digunakan sebagai ajang berlomba lomba beribadah. Namun justru pemerintah kota Makassar gencar melakukan razia. Hari kedua ramadhan telah di lakukan razia di beberapa kost kosan dan penginapan di beberapa tempat. Razia ini gencar dilakukan dibulan ramadhan ini, puluhan pasangan mesum, pengguna narkoba, sampai pekerja sex komersial yang terjaring razia tersebut. Namun pertanyaan yang muncul kemudian, di kemanakan yang terjaring razia tersebut?

Kita tidak menemukan mereka di tahan dan di bawah kepengadilan. Mereka hanya di data dan dilakukan pembinaan kecuali pengguna narkoba. Setelah itu mereka di pulangkan.

Lantas dimana efek jerahnya?

wajar saja setelah razia mereka kembali melakukannya lagi. Apa lagi jika targetnya hanya pasangan mesum di kost kosan dan pekerja seks komersial. Bukan rahasia umum lagi, di beberapa lokasi kost kosan di Makassar ini banyak di tempati oleh pasangan yang belum menikah ataupun sering dikunjungi oleh pacarnya. Bahkan tak sedikit yang memang dalam mempertimbangkan mencari kost kosan adalah bebas tidaknya kos kosan itu sendiri. Belum lagi soal PSK, beberapa titik kota Makassar sangat familiar seperti di seputar jalan Sungai Saddang dan Jalan Topaz sangat mudah ditemukan. Hal ini telah berlangsung sekian lama. Itu pun PSK kelas bawah, yang kelas elit masih sangat jarang tersentuh razia.

Siapakah yang berhak melakukan razia?

secara umum Razia menurut KBBI adalah penangkapan beramai ramai atau penggerebekan penjahat yang berbahaya bagi keamanan. Adapun yang berhak melakukan razia adalah pihak kepolisan dan satuan polisi pamong praja. Dalam hal urusan daerah, yang paling berhak melakukan razia polisi pamong praja. Hal ini ditegaskan dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 255 (1) satuan polisi pamong praja di bentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakann ketertiban umum dan ketentraman,serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Hal ini mempertegas tujuan dari di bentuknya satuan polisi pamong praja itu sendiri. Dalam hal melakukan razia, dijelaskan dalam pasal 255 (2.a) satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda/atau perkada. Selanjutnya di 255 (2.b) menindak warga masyarakat,aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Lantas efektifkah razia kost?

Merujuk kepada kebijakan baru ini, dengan di berikannya kewenangan kepada Satpol PP untuk menindak pelanggar peraturan daerah, tentu tidak perlu lagi sering melakukan razia karena aturan yang ada berjalan dengan baik dan para pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi karena mendapatkan efek jerah dari sangsi yang di peroleh.

Dari segi kebijakan publik, Suatu kebijakan itu dikatakan efektif bila tujuan itu terlaksana dengan baik. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarso, 1989) bahwa untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari suatu kebijakan yang efektif adalah pencapaian kebijakan itu sendiri. Dalam Peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 pasal 4 jelas bahwa Pengelolaan rumah kost dilaksanakan dengan tujuan: (a)Mewujudkan kota Makassar sebagai kota dunia yang berlandaskan kearifan lokal; (b)Mencitrakan Kota Makassar sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan norma-norma kesusilaan; (c)Penataan dan pengendalian kependudukan; (d)Melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Namun kenyataannya tidak demikian. Pertama, Harusnya implementasi dari peraturan daerah ini harus terlaksana sejak di tetapkannya. Sehingga harusnya razia harus tetap dilaksanakan rutin bukan hanya karena momentum Ramadhan. Kedua, Peraturan daerah pengelolaan rumah kost terkesan tumpul. Sejauh ini kost yang ada masih terkesan semraut serta banyak yang tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam perda tersebut. Selain itu, pemkot dalam hal ini satpol PP tidak berani memberikan sangsi tegas terhadap pemilik kost yang telah dirazia (melanggar) padahal dalam aturannya jelas, sangsi bisa sampai pada pencabutan izin. Ketiga, para pelaku yang terjaring razia tidak mendapatkan sangsi yang tegas sehingga tidak menjadikan efek jerah. Justru kadang publikasi yang kurang terkontrol sehingga kadang justru mempermalukan di mata publik. Keempat, razia yang dilakukan tidak menyentuh akar persoalan dan tidak merata di semua area kost kosan di kota Makassar.

Olehnya itu, pemerintah kota Makassar jangan hanya bertumpuh pada razia semata. Perlu kiranya pemerintah konsisten dalam mengimpelentasikan peraturan daerah yang ada khususnya perda kost yang menjadi payung hukum dalam penertibkan kosan dan para penghuninya yang sering menjadi sasaran razia. Jika ini berjalan dengan baik, maka perilaku mesum, kepemilikan narkoba dan senjata tajam bisa di minimalisir.

Terakhir, razia hanya mampu menyelesaikan permasalah jangka pendek. Sehingga butuh ketegasan dan konsistensi dalam menegakkan perda tersebut. Tentu ini bisa berhasil jika mampu berklolaborasi antara pemerintah, pemilik kost (swasta) dan masyarakat umum.

*) Penulis adalah Direktur Public Policy Network dan Mahasiswa pascasarjana UNHAS