Apa Kabar Perda Kost?


Oleh : Rizal Pauzi*

MAKASSARBICARA.com-Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah. Namun tak semua masyarakat mendapatkannya, beberapa hari lalu pemkot Makassar mengadakan razia di berbagai titik dan ternyata masih menemukan pasangan mesum, narkoba serta senjata tajam di beberapa kosan di Makassar.

Disekitar kompleks perumahan saya di Jl. Sultan Alauddin setidaknya kami beberapa kali mendapatkan ketidak nyamanan karena ulah anak kos kosan dalam kompleks tersebut. Kebisaan ribut, minum minuman keras kadang membuat satu kompleks kami terganggu. Ketika ditanyai pemilik kosannya, ternyata di luar daerah. Sampai puncaknya ketika kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap salah satu penghuni kos yang ternyata perusuh di salah satu kampus di Makassar.

Sebagai kota metropolitan, pusat pendidikan di Indonesia Timur tentunya akan didatangi mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Para mahasiswa inilah yang banyak menempati kos kosan di kota Makassar. Mahasiswa ini rata – rata menempati kos kosan disekitar kampus masing – masing. Seperti sekitar kampus Unhas Tamalanrea, sekitar kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), sekitar Universitas Negeri Makassar, Sekitar Unismuh Makassar, dan kampus – kampus lainnya. Selain mahasiswa, yang banyak tinggal dikos kosan adalah kelas pekerja. Bagaimana pun Makassar ini menjadi pusat perekonomian Indonesia Timur sehingga banyak kantor perusahaan besar berkantor disini. Kelas pekerja ini biasanya menempati kos kosan elit serta tersebar di hampir semua titik.

Kosan ini pun menjelma menjadi usaha yang menjanjikan di kota Makassar. Dengan berbagai permintaan, kosan pun memiliki kelas tersendiri mulai dari tipe sedernaha sampai elit. Mulai dari kosan bulanan sampai tahunan. Meningkatnya usaha di sektor kos – kosan dengan berbagai persoalan kompleks didalamnya tentu membutuhkan sebuah kebijakan yang jelas. Pemkot bersama DPRD Makassar pun kemudian melahirkan kebijakan berupa Peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kost.

Namun dalam perjalanan waktu, semenjak lahirnya peraturan daerah ini. Berbagai persoalan pun terjadi di kos kosan, hal ini terbukti dengan banyaknya razia yang menjaring pasangan mesum, narkoba, dan beberapa tindak kriminal lainnya.

Namun ada yang janggal, setiap dilakukan razia pelaku yang kedapatan ditangkap dan di bawah ke kantor polisi untuk mendapatkan pembinaan. Namun anehnya kita belum pernah mendengarkan pemerintah kota Makassar memberikan sangsi kepada pemilik kos kosan. Padahal aturannya jelas.

Seperti pada pasal 6 (g) yang berbunyi setiap pengelola rumah kost wajib melaporkan kepada ketua RT/RW setempat apa bila ada tamu yabg menginap di kanar kost.

Selanjutnya pasal 10 point 2 (b) setiap pemondok rumah kost dilarang menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif, lainnya (NAFSA) dan minuman keras.

Dari hasil razial tanggal 1 Juni lalu, ditemuka beberapa pasangan mesum dan menggunakan narkoba. Jelas ini menyalahi pasal di atas.

Dalam pasal 12 perda ini ditegaskan bahwa izin pengelolaan rumah kost dicabut apa bila (a) terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pasal 6 dan pasal 10 peraturan daerah ini.

Dengan demikian, pemerintah sudah layak memberikan sangsi kepada pihak pemilik kost yang lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Kelalaian lainnya juga banyak dilakukan menyewakan rumah kos kurang dari 1 bulan (pasal 10/c), serta setiap kos harus memiliki pengelola kost yang menetap sesuai dengan pasal 6 (2).

Selain sangsi, publik pun menanti rilis pemerintah terkait jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kost itu sendiri. Dengan puluhan ribu mahasiswa saja tentu membutuhkan banyak kamar, lebih lagi para pekerja.

Tentu ini patut untuk dipertanyakan, apakah implementasi dari peraturan daerah yang macet ataukah sengaja di macetkan? Namun yang patut di catat jangan menjadikan moral generasi muda “korban razia” sebagai satu satunya yang bertanggung jawab terkait penyakit sosial di Makassar.

pengusaha tentu bukan sekedar cari untung, pemerintah bukan hanya mencari PAD. Tapi harus bertanggung jawab untuk menyongsong Makassar menuju kota dunia ini.

 

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana UNHAS dan peneliti kebijakan publik pada Public Policy Network